Menu

Senin, 04 Mei 2015

ARTIKEL KEMISKINAN DI INDONESIA

KEMISKINAN DI INDONESIA
Kemiskinan sudah bukan kondisi yang asing lagi bagi Negara berkembang seperti Indonesia. Masih banyak sekali rakyatnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan hidup dalam keadaan yang tidak selayaknya. Kondisi yang memprihatinkan inilah yang membuat para ahli mengkaji banyak hal yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, seperti factor penyebabnya, lapisan masyarakat yang berada di kondisi tersebut,cara mengatasinya, dan tentunya kajian  tersebut melahirkan banyak  pengertian kemiskinan menurut para ahli. Pra pakar di bidang ekonomi banyak yang mengkaji  dan membahas masalah kemiskinan dengan menggunakan istilah standar hidup, pendapatan, dan distribusi pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat.  Para psikolog mengkajinya dari sisi yang berbeda, yakni stratiffikasi social,kelas, dan marjinalitas dalam masyarakat. Sedangkan para pengamat social pengkaji kemiskinan dari tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan kondisi social secara umum.
Pengertian kemiskinansecara umum adalah keadaan tidak berharta, berpenghasilanrendah, dan serba kekurangan dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kemiskinan juga bias diartikan sebagai suatu situasi, baik berupa proses maupun akibat, dimana seseorang tidak mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam suatu Negara keadaan miskin bisa diikuti oleh kondisi yang terbelakang. Keterbelakangan  ini bisa berupa keterbelakangan ekonomi, keterbelakangan pendidikan,keterbelakangan tegnologi,dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemiskinan dan keterbelakangan bisa dikatakan bisa dikatakan saling berkaitandan keadaan yang salling bersalamaan. Kedua kondisi tersebut, mampu membuat manusia merasa lemah secara fisik dan mental sehingga Negara yang mengalami keduannya harus mampu bangkit dan berkembang untuk terbebas
A. Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah
1.) BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.
2.) Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.
3.) Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
4.) Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.
5.) Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
6.) Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material.
7.) Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.
 Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

B. Jenis - Jenis Kemiskinan
Ukuran kemiskinan menurut Nurkse,1953 dalam Mudrajad Kuncoro, (1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Kemiskinan Absolut
Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.
Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.
2. Kemiskinan Relatif
Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.
Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.
3. Kemiskinan Kultural
Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

C. Pola-Pola Kemiskinan
Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah persistent poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah cyclical poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah accidental poverty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.
Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

D. Ukuran Kemiskinan
Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.
Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD $2 per orang per hari.
BERITA TERKINI
Kemiskinan tahun 2015
JAKARTA. Angka kemiskinan merupakan suatu tolak ukur pemerintah bisa berhasil atau tidak. Pemerintah selalu mendengungkan bahwa angka kemiskinan menurun dari tahun sebelumnya (26/4/2014).
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Firmanzah mengatakan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2014 mencapai 11,6%. Ekonomi Indonesia semakin membaik menjadi faktornya.
Adanya perbaikan di berbagai lembaga di Indonesia memberikan kesempatan untuk bangkit. Peraturan perundang-undangan yang sebelumunya kacau balau mulai tertata lebih baik dari masa orde baru.
Pernyataan ini disampaikan Firmanzah di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Dia bilang, stabilitas politik Indonesia membuat akselarasi pembangunan membaik. Akibatnya, angka kemiskinan di Indonesia ditahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya.
"Kecepatan pertumbuhan ekonomi kelas menengah di Indonesia lebih cepat ketimbang kelas menengah ke bawah," ujarnya.
Kedepannya ia berharap angka kemiskinan terus menurun. Dengan harapan Indonesia mampu menyaingi negara kuat di dunia.
JAKARTA. Pemerintah tengah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Dalam RKP 2015, kemiskinan ditargetkan mengalami penurunan.
"Target kemiskinan menurun menjadi 9%-10%," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana dalam Musrenbangnas di Jakarta, Rabu (30/4).
                        Untuk tahun ini, pemerintah memperkirakan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 10,54%-10,75%. Perkiraan tingkat kemiskinan tersebut menghitung pertumbuhan ekonomi tahun ini pada level 5,8%.
Mengenai tingkat pengangguran dalam RKP 2015 ditargetkan sebesar 5,7%-5,9%. Adapun untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 5,5%-6,3%. Sedangkan untuk inflasi diharapkan berada pada kisaran 4,5% plus minus satu.

E. Faktor Penyebab Kemiskinan
Menurut Sharp (dalam Mudrajad Kuncoro, 2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.
Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Penyebab yang lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.
F. Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia
1.) Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain, antara lain:
2.) Memberdayakan kelompok miskin yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk miskin dengan meningkatkan etos kerja, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, perbaikan konsumsi dan peningkatan gizi, serta perbaikan kemampuan dalam penguasaan IPTEK.
3.) Menerapkan kebijakan ekonomi moral yaitu pengembangan sistem ekonomi moral sangat diperlukan sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi harus adil, sehingga dibutuhkan keadilan ekonomi yang bersumber pada Pancasila bukan pada ekonomi modern yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.
4.) Melakukan pemetaan kemiskinan yaitu langkah awal dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu mengenali karakteristik dari penduduk yang miskin sehingga diperlukan pemetaan kemiskinan yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan persoalan yang mereka alami.

5.) Melakukan program pembangunan wilayah seperti Inpres dan transmigrasi serta memberikan pelayanan perkreditan melalui lembaga perkreditan pedesaan seperti BKD dan KCK – KUD.

Komentar Facebook